nusakini.com-Yogyakarta-Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta akan menjadi lokus Evaluasi Layanan Publik. Kota Yogyakarta akan menjadi wakil Kementerian Agama pada ajang yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Sebagai persiapan, Tim Biro Ortala Kemenag melakukan pendampingan terkait kelengkapan instrumen penilaian. “Peta Proses Bisnis sudah ada, namun perlu ditambah dengan Surat Keputusan,” tegas Kabag Tata Laksana Biro Ortala Kemenag, Dona Aprilida yang juga ketua tim pendamping, di Yogyakarta, Rabu (26/08). 

Hadir juga, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY Muhammad Wahib Jamil, Kakankemenag Kota Yogyakarta Nur Abadi beserta jajarannya, serta tim Zona Integritas (ZI) Kankemenag Kota Yogyakarta. 

Menurut Dona, Peta Proses Bisnis memiliki keunggulan mampu memvisualisasikan rangkaian seluruh aktivitas institusi, yakni mendemonstrasikan tahapan pekerjaan yang dilakukan. “Ibarat peta dalam globe, kita mudah melihat bagian lainnya. Begitu juga dengan peta proses bisnis, pekerjaan akan tergambar dengan jelas,” urai Dona. 

• Kemenag Rumuskan Pengembangan Karier Perencana dengan Sistem Merit
• Wamenag Ajak ASN Teladani Akhlak Rasul dalam Pelayanan Publik
• Bantah Tuduhan Mangkir, Kemenag: Gus Men Hadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian
• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat

“Sebelum membuat peta proses bisnis, kita harus punya rencana strategis institusi. Di sini diperlukan seluruh pimpinan duduk bersama untuk menyusun Renstra, karena pemangku kepentingan inilah yang mengetahui arah kebijakan satu hingga lima tahun mendatang,” ujarnya menambahkan. 

Kabag TU Kanwil DIY Wahib Jamil mengingatkan tiga arah perbaikan birokrasi, yakni efektif dan efisien, akuntabilitas, dan penilaian publik. Saat membuat aplikasi layanan online misalnya, harus dipertimbangkan, apakah dengan inovasi itu masyarakat mendapat kemudahan atau justru malah kesulitan. 

Wahib minta agar reformasi birokrasi tidak hanya pada tataran formalitas. Perbaikan yang dilakukan bukan semata karena akan ikut dalam perlombaan dan ingin mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus menjadi sarana menuju sesuatu yang lebih baik.  

“Kalau dilakukan sungguh-sungguh akan menjadi sumber kebaikan yang harapannya merambah seluruh Kankemenag di DIY bahkan Indonesia karena tekad kita dari Yogyakarta untuk Indonesia,” urainya. 

Kakankemenag Kota Yogyakarta Nur Abadi mengaku diuntungkan kantornya terpilih maju dalam penilaian Evaluasi Layanan Publik. “Langkah ini sekaligus juga membantu kami dalam ikhtiar meraih predikat WBBM yang digelar hampir bersamaan,” tandasnya. 

Sementara Kasubbag TU Noor Imanah meminta kepada segenap tim ZI Kankemenag Kota Yogyakarta untuk mengubah mindset lama dari memerintah menjadi melayani. “Kita adalah pelayan masyarakat, salah satunya dimulai dengan menjadikan PTSP Kankemenag Kota Yogyakarta benar-benar ruang bagi publik,” ujarnya.(p/ab)